Penggunaan Bahasa Indonesia Sebagai Syarat Obyektif Dalam Pembuatan Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Berbentuk Akta Otentik ” ( Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 )

Kausa halal merupakan unsur yang sangat penting dalam Hukum perjanjian Indonesia, makna kausa halal dalam pasal 1320 KUHperdata masih kurang jelas mengenai apa yang dimaksudkan kausa yang halal dalam KUHPerdata, hal ini membuat banyak penafsiran terhadap maksud kausa yang halal, bahkan ada penafsiran Hakim terkait bahasa ini yang menimbulkan akibat akta menjadi batal demi hukum hanya karena menganggap Bahasa Indonesia masuk dalam kategori kausa yang halal. Penelitian ini mengangkat masalah terkait ketepatan ratio legis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1572 K.Pdt.2015 yang memutuskan batal demi hukum akta otentik perjanjian pinjam meminjam dan akta otentik otentik perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda dengan dasar bahasa yang digunakan dalam akta otentik tersebut di atas. Oleh karena itu perlulah menganalisis lebih mendalam berdasar pada teori yang relevan terkait makna kausa yang halal dalam perjanjian dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai pengkonkritan Asas lex spesialis derogat legi generalli terhadap ratio legis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1572 K.Pdt.2015 dan perlulah menganalisis juga terkait akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat dengan menggunakan bahasa asing yang telah disepakati para pihak sebagaimana diputus Majelis Hakim Agung dalam putusan Nomor 1572 K.Pdt.2015, serta menganalisis terkait bagaimana kepastian hukum para pihak pembuat perjanjian dengan dinyatakannya batal demi hukum perjanjiannya. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan, pendekatan Konseptual, dan pendekatan Kasus.vi Hasil penelitian menunjukkan : (1) rasio legis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1572 K.Pdt.2015 yang memutuskan batal demi hukum akta otentik perjanjian pinjam meminjam dan akta otentik otentik perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda karena Hakim tidak tepat dalam memaknai kausa yang halal yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHperdata, menurut teori kausa yang halal para ahli, kausa halal yang dimaksud terkait isi dan tujuan perjanjiannya bukan terkait bahasa yang digunakan, bahasa dalam akta otentik bukan syarat obyektif melainkan syarat formalitas perjanjian ; rasio legis pertimbangan Hakim mahkamah agung dalam putusan nomor 1572/K/Pdt/2015 juga tidak sesuai serta mengesampingkan ketentuan penggunaan bahasa asing dalam akta otentik yang telah diatur Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini karena dasar – dasar hukum yang digunakan Hakim tidak tepat yaitu menyalahi asas lex spesialis derogat legi generalli yang dikonkritkan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.(2) Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K.Pdt.2015 terhadap akta otentik perjanjian pinjam - meminjam dan akta otentik perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda menjadi batal demi hukum artinya tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat bagi para pihak pembuatnya berlandaskan pada Pasal 31 ayat(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan akan tetapi akta otentik perjanjian Pinjam – meminjam dan akta otentik perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda sebagai perjanjian assesoir seharusnya dinyatakan tidak batal demi hukum dan tetap mengikat dan berlaku bagi para pihak pembuatnya berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. 2. Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30. tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai pengkonkritan asas lex spesialis derogat legi generalli